Ganjar Ajak ASN Banyak-banyak Jajan

Terkini.id, Semarang – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengajak seluruh aparatur sipil negara (ASN) dan masyarakat yang masih memiliki gaji tetap, untuk jajan atau belanja di warung-warung secara online maupun take away.

Saat ini, kuliner termasuk sektor usaha yang kena dampak langsung Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat untuk Jawa-Bali yang masih akan berlangsung hingga 20 Juli 2021.

“Karena situasi ini para pedagang menjadi sulit, maka saya ajak yang punya rezeki, yang punya gaji tetap,  apalagi kawan ASN, yuk kita banyak jajan. Kalau perlu enggak usah masak,” kata Ganjar di Kantor Gubernur di Kota Semarang, Jumat 9 Juli 2021.

Baca Juga: Selama Bulan Dzulhijah, Calon Pengantin Gratis Tes Swab Antigen

Menurut Ganjar dengan banyak belanja di warung, maka hal itu akan membantu para pedagang sekaligus mendukung pelaksanaan PPKM Darurat guna menekan persebaran Covid-19.

“Jadi ayo kita beli di warung tetangga. Belilah di mereka yang jualan agar mereka bisa hidup ekonominya. Kalau kita belanja sendiri mungkin ngirit ya, sekarang boros sepuluh persen tidak apa-apa,” katanya dikutip dari jatengprov.go.id.

Baca Juga: Bupati Apresiasi Dana Desa Jepang Disalurkan untuk BLT

Selain membantu pedagang, gerakan banyak jajan secara online maupun take away juga membantu para penyedia jasa layanan ojek. “Nanti yang ngantar ojek itu juga akan laku. Tidak hanya ojek yang dari perusahaan formal, tetapi tetangga kiri-kanan disuruh juga bisa. Tetapi protokol kesehatan tetap dijaga,” kata Ganjar.

Terkait pelaksanaan PPKM Darurat, Ganjar berharap mobilitas masyarakat di Jawa Tengah bisa lebih ditekan lagi. Sebab masih terlihat ada peningkatan mobilitas dalam dua hari terakhir. Padahal sebelumnya sudah terlihat ada penurunan mobilitas. Pengetatan ini juga akan melibatkan petugas dari kepolisian dan TNI di lapangan.

“Kita sudah agak turun, mestinya progres tambah turun, tetapi justru kemarin meningkat. Makanya sekarang diperketat dengan bantuan dari kepolisian dan TNI,” ujarnya.

Baca Juga: Jokowi Minta Patuhi PPKM Darurat Demi Keselamatan Bersama

Ganjar juga meminta kesadaran dari masyarakat untuk menahan diri. Menurutnya, situasi ini sulit dan berat bagi siapa pun. Tetapi diperlukan pembatasan mobilitas agar Covid-19 di Jawa Tengah tidak semakin parah.  “Please, mohon betul kesadaran masyarakat untuk semua bisa menahan diri. Ini berat, ini sulit, saya tahu. Tapi ayo kita mesti bersama-sama menjaga diri. Yang bekerja dan yang jualan, ayo tetap semangat bekerja dan semangat jualan,  tetapi prokesnya harus tetap ditaati. Sehingga kalau tidak nongkrong kan tidak apa-apa. Belinya melalui online tidak apa-apa. Ojol juga bisa bekerja,” katanya. 

Sebelumnya, Ganjar Pranowo menjalin komunikasi dengan asosiasi pengusaha agar para pengusaha menaati batas maksimal jumlah karyawan yang bekerja di kantor, selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat. Pasalnya, dia menerima laporan masih ada perusahaan yang menyuruh karyawannya bekerja melebihi persentase maksimal yang diperbolehkan. 

“Diingatkan oleh pemerintah pusat, bagaimana sektor esensial dan kritikal bisa melaksanakan kebijakan (PPKM Darurat) dengan baik. Untuk Jawa Tengah saya sudah bicara dengan Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia) agar perusahaan atau industri membantu menjaga prokes (protokol kesehatan),” kata Ganjar seusai rapat dengan Menko Maritim dan Investasi secara virtual, Rabu 7 Juli 2021.

Ganjar mengaku, dia masih menerima laporan ada satu perusahaan sektor keuangan yang masih bekerja penuh. Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan. “Artinya kita mesti taat lagi. Intinya kita mau mengurangi mobilitas. Kalau kerja, apalagi sektor keuangan sudah banyak menggunakan teknologi informasi dan digital, maka dari rumah kan bisa. Kita mau mengingatkan itu,” ujarnya.

Ganjar menjelaskan, sesuai aturan, perusahaan atau industri besar dengan jumlah karyawan yang banyak, yang boleh masuk hanya 50 persen. Maka dari itu komunikasi dengan Apindo diharapkan dapat mendorong pelaksanaan aturan dengan baik.

“Kita butuh bantuan mereka. Kita ngomong lebih dulu agar nanti peringatan ini segera ditindaklanjuti. Kita sudah menyiapkan dari Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja untuk nanti menyambangi ke industri-industri itu, apakah kemudian pelaksanaan WFO/WFH sesuai dengan persentase yang ada,” katanya.

Selama PPKM Darurat, menurut Ganjar, Jawa Tengah baru bisa menekan penurunan mobilitas sampai 17 persen. Jumlah itu masih jauh dari target 30-50 persen. Artinya mobilitas masyarakat di Jawa Tengah masih tinggi.

“Mobilitas di Jateng targetnya bisa turun sampai 30 persen. Aturan itu kan berlaku seluruh Jawa dan Bali, jadi kita mesti bicara di induknya, di hulunya. (Warga) ini kerja di mana, kalau kemudian harus wira-wiri dengan mengikuti ketentuan tidak apa-apa. Kalau 50 persen yang masuk kan bisa ditekan,” ujar Ganjar.  (erh)

Bagikan